Strategi Migrasi Open Source di Lingkungan Pemerintah Daerah

Setidaknya ada dua alasan mengapa kita memerlukan strategi untuk melakukan proses migrasi open source di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Yang pertama adalah karena jumlah komputer yang akan dimigrasi bukanlah satu atau dua buah PC saja, tapi bisa jadi ratusan atau bahkan mungkin di atas angka 1000. Sebagai contoh, jika suatu Pemda memiliki 30 Instansi dan 30 Kecamatan, dimana masing-masing Instansi memiliki 20 PC dan masing-masing Kecamatan memiliki 5 PC, maka jumlah seluruh PC di Pemda tersebut adalah 750 PC !

Yang kedua adalah proses migrasi ini bukanlah suatu proses yang hanya dilakukan untuk mengganti platform Operating System (OS) dan aplikasi lainnya ke platform Open Source belaka. Namun lebih jauh daripada itu, proses migrasi ini merupakan proses perubahan paradigma dan kebiasaan.

Perubahan paradigma terjadi pada saat kita harus menyadari bahwa software adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga pengunaan atau pemanfaatannya haruslah tunduk pada peraturan perundang-undangan di maksud. Dengan kata lain, kita tidak boleh seenaknya menggunakan suatu software tanpa memiliki izin dari pemegang hak cipta dari software tersebut, atau apa yang sering disebut dengan istilah lisensi. Tanpa adanya perubahan paradigma tersebut, maka akan sulit untuk dapat mencapai kondisi yang di harapkan, karena tidak adanya dukungan yang kuat dari semua pihak.

Sedangkan perubahan kebiasaan terjadi karena adanya perubahan software yang biasa digunakan oleh pengguna. Dimana perubahan ini menuntut adanya upaya untuk mempelajari software baru tersebut. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya proses migrasi ini dilakukan, maka perubahan kebiasaan ini hanya akan menjadi alasan untuk menolak proses migrasi ini.

Nah, dua hal di atas mengakibatkan proses migrasi dalam suatu organisasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga kita memerlukan suatu strategi agar proses migrasi ini dapat berjalan dengan lancar. Hal itulah yang mendorong penulis untuk menyajikan alternatif strategi migrasi dimaksud pada artikel ini, yang secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pra Migrasi, Pelaksanaan Migrasi, dan Pasca Migrasi.

Apa saja yang harus dipertimbangkan pada tahap-tahap migrasi di atas, dapat anda baca pada kelanjutan artikel ini yang dapat anda lihat/download di link ini.

Terima kasih

Advertisements

12 responses to “Strategi Migrasi Open Source di Lingkungan Pemerintah Daerah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: